Ada Biaya Top Up E-Toll, Ekonom INDEF : Pemerintah…

JAKARTA (DP) – Dibukanya perizinan oleh Bank Indonesia kepada lembaga keuangan penerbit kartu elektronik (antara lain e-Toll) untuk memungut biaya saat isi ulang (top up), dinilai oleh ekonom dari Indef (Institute for Development of Economics & Finance), Bhima Yudhistira sangat kurang tepat untuk saat ini dan cenderung kontradiktif.

Apalagi, lanjut Bhima, kebijakan yang dikeluarkan BI itu kan bertepatan dengan pelaksanaan program pemerintah dalam upaya elektronifikasi pembiayaan tol hingga Oktober mendatang.

“Ini kontradiktif. Di satu sisi menyuruh masyarakat memakai transaksi non tunai (e-money), tapi justru dikenakan pungutan,” jelas Bhima saat dihubungi melalui pesan singkat oleh Dapurpacu.com, Jum’at (15/9).

Padahal, bisnis e-money atau e-toll sendiri bagi bank penerbit kartu sudah sangat menguntungkan. Saat pengendara membeli kartu elektronik saja, disitu terang Bhima, sudah ada biaya yang dibebankan ke pelanggan.

“Jadi, dari awal kan sudah bayar. Kita beli e-toll Rp 50 ribu saldonya cuma dapat Rp 30 ribu. Sisanya untuk biaya penjualan kartu dan maintenance.”

Bayangkan, Rp 20 ribu jika dikalikan jutaan pengguna e-toll. Sebuah langkah penarikan dana investasi gratis tanpa perlu perjanjian apapun.

“Jadi, bank sangat diuntungkan dengan masyarakat yang membeli e-money karena mendapat kucuran dana murah yang bisa diputar bank untuk salurkan ke kredit,” katanya.

Lebih lanjut, ungkap Bhima, pada 2016 saja nilai transaksi e-money mencapai Rp 7 triliun. Asumsikan 10% bunga kredit bank. Artinya, potensi keuntungan pemanfaatan dana e-money oleh bank mencapai Rp 700 miliar per tahun.

“Harusnya dengan keuntungan sebesar itu tidak perlu lagi memungut fee top-up, meskipun hanya Rp 1000 sekali transaksi top-up. Karena ini memberatkan masyarakat.”

Perlu diingat, karena ada unsur investasi dan itu sebagai dana simpanan masyarakat. Maka pelanggan berhak mendapatkan laporan, uangnya digunakan untuk apa. Masyarakat wajib mendapat transparansi. [dp/Rdo]